Kemdikbud
gunakan "Dapodik" sebagai basis
penyaluran KIP
Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, Muhadjir Effendy (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)
"Tahun depan, kami
tidak lagi menggunakan data yang berasal dari Kementerian Sosial, namun
menggunakan Dapodik,"
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan pihaknya akan menggunakan data pokok
pendidikan atau "Dapodik" sebagai basis penyaluran Kartu Indonesia
Pintar (KIP).
"Tahun depan, kami tidak lagi menggunakan data yang berasal dari
Kementerian Sosial, namun menggunakan Dapodik," ujar Muhadjir dalam
konferensi pers evaluasi akhir tahun di Jakarta, Jumat.
Sebelumnya, Kemdikbud menggunakan data dari Kemensos sebagai basis data yang
berdasarkan data kemiskinan di masyarakat yang berisi anak tidak mampu dan
tidak sekolah. Penggunaan basis data yang tak sesuai tersebut, yang menyebabkan
terjadinya keterlambatan penyaluran kartu.
"Sehingga penyaluran kartunya nanti lebih sederhana, karena sudah ada di
sekolah masing-masing," lanjut dia.
Kemdikbud menargetkan penerima KIP pada 2017 sebanyak 16,48 juta anak. KIP
tersebut akan berjejaring secara data dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan
Program Keluarga Harapan (PKH).
Sedangkan untuk KIP Plus, Kemdikbud akan mengujicobakan di 44 kabupaten/kota di
Tanah Air. KIP Plus memiliki perbedaan dengan KIP karena bisa digunakan sebagai
alat pembayaran transaksi jual beli di beberapa toko yang telah bekerja sama
dengan pemerintah.
Pemegang KIP Plus juga bisa langsung mendapatkan dan menggunakan dana tanpa
harus difasilitasi pihak sekolah.
Jumlah penerima Program Indonesia Pintar (PIP) pada 2017 lebih rendah jika
dibandingkan tahun sebelumnya. Jika sebelumnya, 17,9 juta penerima manfaat maka
pada tahun ini diturunkan menjadi 16,4 juta penerima manfaat, yang terdiri dari
9,5 juta untuk siswa SD, empat juta untuk siswa SMP, 1,2 juta untuk siswa SMA
dan 1,6 juta untuk siswa SMK. Kemdikbud juga mengalokasikansasaran anak tidak
sekolah menjadi 1,4 juta calon peserta didik.